DPRD DKI Akan Bentuk Pansus Monorel

23 Agustus 2006. admin

Penulis: Heni Rahayu

JAKARTA–MIOL: DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas permintaan jaminan risiko yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

“Dalam satu sampai dua hari ini, kami akan bentuk pansus monorel. Pansus dibentuk sesegera mungkin karena ini kan mendesak,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Pria Ramadhani kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8).

Pria mengatakan, pansus ini nantinya akan meneliti lebih lanjut mengenai peraturan pemberian jaminan risiko kepada Dubai Islamic Bank, investor yang akan meminjamkan modal kepada PT Jakarta Monorail (JM).

“Kalau terjadi shortfall penumpang, Pemprov DKI dan pemerintah pusat kan tanggung jaminan risikonya, nah nanti swasta tanggung risiko apa? Itu yang akan kami teliti,” katanya.

Karena itulah, Pansus itu juga akan membahas seperti apa perjanjian kerja sama antara PT JM dan Pemprov DKI. Misalnya, salah satu opsi bentuk kerja sama yaitu setiap uang yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk membayar jaminan risiko bisa mengurangi saham swasta.

Ia mengharapkan, uang yang dibayarkan Pemprov DKI bisa dikonversi dengan kepemilikan saham di PT JM senilai uang yang dikeluarkan membayar jaminan risiko jika terjadi shortfall.

Pansus ini dibentuk setelah adanya surat permohonan dari Gubernur DKI Jakarta mengenai permintaan jaminan risiko proyek monorel yang sudah diterima oleh pihak DPRD DKI hari ini. Surat tertanggal 22 Agustus 2006 dengan nomor 1861/-811.3/ perihal jaminan ridership minimum untuk proyek monorel ditandatangani langsung Gubernur DKI Jakarta.

“Dengan adanya surat itu, kami akan lihat dulu apa yang Pemprov DKI minta. Kemudian, kami ingin membahas permintaan itu sesuai enggak dengan peraturan yang ada,” kata Pria.

Ia melanjutkan, apakah permintaan jaminan resiko itu dimungkinkan diberikan karena proyek monorel ini merupakan proyek yang dibangun swasta, yakni PT JM.

Jaminan risiko kemungkinan akan dimasukkan ke mekanisme dana cadangan yang akan diputuskan dalam suatu rapat paripurna. Ia mencontohkan, jaminan risiko diberikan Rp220 miliar per tahun, kalau nanti kita hanya bayar jaminan risiko Rp50 miliar, sisanya akan dimasukkan ke dana cadangan.

“DPRD menyetujui pembangunan proyek monorel karena itu untuk pelayanan publik di bidang transportasi. Kami akan bahas hal pemberian jaminan risiko lebih lanjut,” katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan selain mengirimkan surat perihal permohonan jaminan risiko ke DPRD, pihaknya juga mengirimkan surat ke Menteri Keuangan.

Mengenai bentuk kerja sama Pemprov DKI dengan PT JM, apakah akan berupa pinjaman pembayaran jaminan risiko atau investasi yang dikonversikan ke kepemilikan saham, Sutiyoso mengatakan hal itu akan dibahas dalam perjanjian kontrak kerja sama dengan PT JM yang akan diperbarui. (Ray/OL-02).