Mudik Gratis BUMN 2026 Berangkatkan Lebih dari 100 Ribu Pemudik

Jakarta, 17 April 2026 — Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, Jasa Raharja ikut berpartisipasi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026. Forum bertema ‘Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’ ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si menekankan pentingnya komitmen bersama dari semua pihak untuk bisa mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber yang belum dioptimalkan, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi agar kinerja semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, kehadiran berbagai pihak dalam rakor ini mencerminkan komitmen bersama bahwa negara hadir dalam memastikan tata kelola pendapatan daerah berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan.

Pada acara ini, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin  didampingi oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi hadir sebagai narasumber untuk memaparkan peran perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui penguatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Awaluddin menyampaikan bahwa Jasa Raharja berperan sebagai enabler dalam mendorong peningkatan kepatuhan melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi. “Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga kemudahan dan kepercayaan. “Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kewajiban, tetapi oleh bagaimana sistem yang kita bangun mampu menghadirkan kemudahan, keterhubungan, dan kepercayaan secara berkelanjutan,” ujarnya, merujuk kepada strategi yang dipaparkan dalam forum tersebut .

Melalui peran tersebut, Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data dan meningkatkan efektivitas pemungutan. Upaya ini sejalan dengan semangat transformasi digital yang didorong oleh pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesia dalam memperkuat tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima.

Selain itu, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja, perusahaan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati.

Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

MAKASSAR – Pendekatan keselamatan transportasi perlu bergeser dari yang semula responsif menjadi preventif berbasis data guna menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur Penta Helix di Makassar, Senin (13/04/2026).

Diskusi yang digelar di Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPTD Kelas II Prov. Sulsel, BBPJN Sulsel, Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, DPD Organda Sulsel, PT Makassar Metro Network, RSUP Wahidin Sudirohusodo, RSUP Makassar, komunitas ojek online, serta akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Bosowa, Universitas Fajar dan Universitas Handayani. Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara terpadu di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam paparannya, Awaluddin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat sebesar 11,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas juga meningkat sekitar 8% menjadi lebih dari 2.000 kasus. 

Secara nasional, data IRSMS Korlantas Polri mencatat lebih dari 151.000 kejadian kecelakaan dengan lebih dari 217.000 korban per tahun, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya.

Ia menegaskan bahwa peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penyaluran santunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan titik rawan kecelakaan (blackspot), edukasi tersegmentasi, serta peningkatan kapasitas respons pertama di lapangan.

“Kecelakaan bukan persoalan kehilangan nyawa semata. Sebagian besar yang mengalami kecelakaan adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga ada perubahan tatanan sosial-ekonomi yang berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Pendekatan saat ini masih sangat dominan pada penanganan, sementara pola kecelakaan terus berulang. Kami ingin mendorong pergeseran dari responsif menjadi preventif melalui kerja sistem yang terintegrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Pria Budi, menyampaikan bahwa meskipun jumlah kecelakaan meningkat 8%, angka fatalitas korban meninggal dunia justru berhasil ditekan sebesar 24%, dari 234 orang pada Triwulan I 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama tahun 2026.Dari data tersebut, sebanyak 74% kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal, dengan 78% kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Kecelakaan paling banyak terjadi pada pukul 15.00–18.00 WITA, umumnya pada kondisi cuaca cerah dan jalan yang baik.

Polda Sulawesi Selatan juga telah memetakan titik rawan kecelakaan di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di Makassar, Maros, Barru, dan Pangkep. Selain itu, penegakan hukum didukung oleh 89 unit ETLE yang terdiri dari 14 unit statis dan 74 unit handheld. 

“Banyak nyawa yang hilang bukan karena kecelakaan itu sendiri, tetapi karena terlambatnya penanganan awal. Keselamatan tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga pada kualitas penanganan pada saat dan sesaat setelah kecelakaan terjadi. Semakin cepat penanganan dalam golden  period, semakin besar peluang korban untuk bertahan hidup,” tegasnya.

Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain penguatan edukasi interaktif keselamatan berkendara di titik rawan kecelakaan, perluasan program E-PELANTAS ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta integrasi SIM-RS dengan platform JR Care untuk mempercepat penerbitan Guarantee Letter (GL) bagi korban kecelakaan.

Selain itu, diusulkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder, guna menekan fatalitas korban pada masa penanganan awal.

Dari sisi infrastruktur, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.000 km pada periode 2025–2027. Sementara Dinas Perhubungan berkomitmen menambah koridor angkutan umum dari dua menjadi tiga koridor.

Jasa Raharja menilai forum kolaboratif seperti ini penting untuk membangun peta jalan keselamatan transportasi berbasis data dan kondisi lokal. Permasalahan keselamatan lalu lintas dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. 

YOGYAKARTA – Penerapan compliance dan ethics yang berjalan secara terintegrasi menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta mendorong keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.  

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, dalam kuliah tamu pada mata kuliah Business Ethics for Sustainability untuk kelas MBA/IMBA Angkatan 87, Program Studi Master of Business Administration Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MBA FEB UGM). Agenda tersebut diselenggarakan di Faculty Meeting Room (FMR) MBA FEB UGM Kampus Yogyakarta, pada (31/03/2026).

Dalam pemaparannya, Harwan menyampaikan bahwa penerapan prinsip etika bisnis dan kepatuhan tidak hanya berhenti pada pemenuhan aspek regulatif, tetapi juga terintegrasi dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi. Pendekatan ini turut diperkuat melalui pengelolaan risiko yang terukur serta pembangunan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.

“Kepatuhan terhadap regulasi yang dijalankan dengan penuh amanah, disertai strategi manajemen yang tepat, tidak hanya memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik sebagai aset utama perusahaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Harwan menekankan bahwa bagi perusahaan yang bergerak di sektor layanan publik, keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan, etika, dan kinerja menjadi kunci dalam menghadirkan layanan yang berkelanjutan. “Selain itu juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam penyampaianya, Harwan juga memaparkan bahwa PT Jasa Raharja menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam seluruh kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC), tidak hanya sebagai pemenuhan aturan, tetapi sebagai kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Code of Conduct, penguatan budaya integritas dengan prinsip zero tolerance to fraud, serta integrasi etika dalam proses bisnis, layanan, dan pengelolaan risiko. Pendekatan ini juga didukung oleh sistem digital seperti ekosistem GRC dan JRCare yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan layanan kepada masyarakat. Sebagai perusahaan yang mengemban amanah publik, Jasa Raharja memastikan bahwa setiap pengelolaan dana dan pelayanan santunan dilakukan secara adil, inklusif, dan bertanggung jawab, sehingga mampu membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan layanan secara jangka panjang. Hal ini dibuktikan dengan kinerja keuangan Perusahaan yang solid, bahkan saat menghadapi pandemi Covid-19, dan pengakuan publik yang tercermin melalui berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang diterima MBA FEB UGM Kampus Yogyakarta, Prof. Amin Wibowo, Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Harwan Muldidarmawan. Ia menyampaikan bahwa kehadiran praktisi dalam perkuliahan memberikan kesempatan
bagi mahasiswa untuk memperoleh first-hand experience terkait  implementasi Business Ethics for Sustainability di dunia industri. “Terima kasih  atas perkenan Bapak Harwan hadir dan  mengisi kelas kali ini, menjadi bekal penting bagi Mahasiswa UGM karena berkesempatan untuk bertemu dalam satu forum Business Ethics for Sustainability, di mana mahasiswa dapat belajar secara langsung dari praktik yang dilakukan oleh Jasa Raharja,” ujar beliau.

Lebih lanjut, Prof. Amin menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan praktisi menjadi nilai tambah dalam proses pembelajaran di MBA FEB UGM. Menurutnya, program MBA tidak hanya membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual, tetapi juga menghadirkan perspektif praktik nyata melalui kehadiran para profesional sebagai guest lecturer. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga dari pengalaman langsung di dunia kerja yang selama ini tidak selalu dapat diperoleh di ruang kelas. 

Kegiatan kuliah tamu yang dimoderatori oleh dosen FEB UGM, Wuri Handayani, S.E., Ak., M.Si., M.A., Ph.D., ini diikuti 57 peserta. Turut hadir Guru Besar FEB uGM, Prof. Eko Suwardi, MSc., Ph.D. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan partisipasi aktif mahasiswa. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi melalui berbagai pertanyaan dan diskusi kritis yang mengulas isu-isu etika bisnis dan keberlanjutan, baik dari perspektif konseptual maupun praktik di lapangan. 

Jakarta, 3 April 2026 – Upaya peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Jasa Raharja. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Jasa Raharja menyalurkan bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma’arif Nurul Yaqin Sepit, yang terdapat di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini mencerminkan komitmen Jasa Raharja dalam melayani sepenuh hati serta memperkuat peran dalam pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 1 April 2026 ini dihadiri oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana yang didampingi oleh Soleh selaku Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat serta Tim Divisi TJSL Kantor Pusat Jasa Raharja. Kehadiran jajaran manajemen ini menjadi simbol keseriusan perusahaan dalam memastikan program TJSL berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Bantuan rehabilitasi yang diberikan mencakup perbaikan fasilitas fisik sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi para siswa. Langkah ini sejalan dengan peran Jasa Raharja sebagai BUMN yang menjadi bagian ekosistem Danantara Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih baik, khususnya di daerah.

Kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakhir masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Data tahun 2024–2025 yang disampaikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menunjukkan terdapat sekitar 4.104 ruang kelas dalam kondisi rusak. Kendala lainnya adalah keterbatasan daya tampung di jenjang pendidikan menengah, dimana jumlah SMA, SMK, dan SLB tercatat hanya sebanyak 801 unit, sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik. Ini membuat revitalisasi sekolah menjadi prioritas utama pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menegaskan bahwa bantuan ini tidak hanya berfokus pada  pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong kemajuan masyarakat secara menyeluruh.

“Jasa Raharja meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Melalui program TJSL ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan desa wisata, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Kami berharap fasilitas yang lebih baik ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan memberikan dampak positif jangka panjang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dewi menekankan bahwa peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan asuransi kecelakaan, tetapi juga mencakup kontribusi sosial yang lebih luas sebagai representasi negara hadir di tengah masyarakat. Program TJSL ini turut melibatkan sinergi antara kantor pusat dan wilayah, termasuk peran aktif petugas Jasa Raharja dalam memastikan implementasi program berjalan dengan baik. Pendekatan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan prima, tidak hanya dalam layanan utama, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang berorientasi pada keberlanjutan.

Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja terus memperkuat perannya sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada pelayanan publik di bidang perlindungan dasar, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program TJSL yang menyasar sektor pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan secara berkelanjutan. Jasa Raharja akan terus hadir untuk memberikan manfaat serta menjadi bagian dari solusi bagi kemajuan Indonesia.

Jakarta – Penguatan ekosistem budaya nasional melalui pemanfaatan aset bersejarah terus didorong oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menginisiasi rencana kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan, Danantara, dan PT Jasa Raharja untuk menghadirkan museum di kawasan Kota Tua Jakarta.

Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan Menteri Kebudayaan ke Gedung milik Jasa Raharja yang berlokasi di kawasan Kali Besar, Jakarta, pada Rabu (2/4). Kunjungan kerja tersebut disambut langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, yang menerima rombongan dan mendampingi peninjauan area gedung.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha Djumaryo, Senior Director Chief Marketing Officer Danantara Asset Management Dendi T. Danianto, SVP Business Performance & Assets Optimization Cluster Insurance & Pension Danantara Asset Management Hendrika Nora Osloi, serta Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja, Rubi Handojo.

Dalam peninjauan tersebut, Fadli Zon menilai bahwa gedung milik Jasa Raharja memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai museum yang menjadi bagian dari ekosistem budaya di Kota Tua Jakarta, sekaligus mendukung penguatan destinasi wisata berbasis sejarah. “Kita belum memiliki museum film maupun museum fotografi yang representatif. Padahal kita memiliki banyak aset dan kekayaan sejarah di bidang tersebut, namun belum memiliki ruang yang memadai untuk memamerkannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa melalui kolaborasi lintas pihak, aset-aset bersejarah yang dimiliki BUMN yang dikelola Danantara dapat dioptimalkan menjadi ruang publik yang produktif dan edukatif. “Gedung ini sangat menarik dan berada di lokasi yang strategis. Kita harapkan melalui kerja sama antara Kementerian Kebudayaan, Danantara, dan Jasa Raharja, tempat ini bisa dikembangkan menjadi museum fotografi dan museum film, sebagai bagian dari ekosistem budaya di Kota Tua,” jelasnya.

Menurutnya, museum tersebut nantinya dapat menghadirkan narasi perjalanan perfilman dan fotografi Indonesia dari masa ke masa, termasuk menampilkan karya, dokumentasi visual, serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi. “Masyarakat bisa melihat perkembangan film Indonesia dari awal hingga era modern, termasuk perkembangan fotografi dari masa ke masa,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyampaikan dukungan terhadap rencana kolaborasi tersebut sebagai bagian dari optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan yang memiliki nilai historis tinggi. “Bangunan ini tidak hanya menjadi aset perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari warisan sejarah yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara produktif. Kami menyambut baik rencana kolaborasi ini sebagai upaya menghadirkan ruang budaya yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja, Rubi Handojo, turut memberikan penjelasan mengenai sejarah gedung serta kawasan di sekitarnya, sebagai pusat aktivitas perdagangan dan pemerintahan pada masa lalu yang kini berkembang sebagai kawasan wisata budaya. Melalui rencana kolaborasi ini, diharapkan pemanfaatan aset bersejarah tidak hanya berorientasi pada pelestarian, tetapi juga mampu menghadirkan nilai tambah sebagai destinasi edukasi, budaya, dan pariwisata yang terintegrasi di kawasan Kota Tua Jakarta.