Jakarta – PT Jasa Raharja menyerahkan santunan kepada empat ahli waris korban meninggal dunia dalam kecelakaan KRL dengan kereta api jarak jauh yang terjadi di Bekasi pada Senin, 27 April 2026.

Santunan untuk korban Adelia Rifani diserahkan langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, kepada ayah korban, Haerusli, sebagai ahli waris sah, pada Selasa (28/04/2026). Sementara itu, santunan bagi korban Nurlaela diserahkan kepada suaminya, Haris Rusman, santunan bagi korban Ristuti Kustirahayu diserahkan kepada suaminya, Suyatno, dan santunan bagi korban Enggar Retno K., diserahkan kepada suaminya.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyampaikan bahwa santunan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. “Kami memastikan seluruh hak korban dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ini adalah bentuk komitmen kami bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kecepatan penyerahan santunan menjadi prioritas utama, mulai dari proses pendataan korban, verifikasi ahli waris, hingga penyaluran santunan. “Kami berupaya agar santunan dapat diterima oleh ahli waris secepat mungkin, sehingga dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Selasa, pukul 18.00 WIB, total korban dalam kecelakaan tersebut mencapai 103 orang, yang terdiri dari 15 meninggal dunia dan 88 luka-luka. Dari total korban meninggal dunia, 4 korban sudah dibayarkan santunannya dan 11 korban teridentifikasi, sedang dalam proses survei.

Masing-masing ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp50 juta. Selain itu, melalui kerja sama KAI dengan Jasaraharja Putera, terdapat tambahan santunan sebesar Rp40 juta. Sementara itu, untuk korban luka-luka, Jasa Raharja menjamin biaya perawatan hingga maksimal Rp20 juta, serta tambahan jaminan dari Jasaraharja Putera hingga Rp30 juta.

Jakarta, 28 April 2026 – PT Jasa Raharja memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh di kawasan Bekasi. Hal ini ditegaskan melalui kunjungan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, ke sejumlah rumah sakit tempat korban dirawat, bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo, pada Selasa (28/4).

Kunjungan dilakukan ke RSUD Bekasi dan RS Primaya Timur, untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal serta proses penjaminan berjalan cepat tanpa kendala administratif. Hingga saat ini, Jasa Raharja telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk rumah sakit, kepolisian, dan operator perkeretaapian, guna mempercepat penanganan korban.

Kunjungan tersebut juga dihadiri, antara lain Menteri Perhubungan  Dudy Purwagandhi, Dirut PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin, Walkot bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudi Setiawan, Dirut RSUD Bekasi Dr. dr. Ellya Niken Prastiwi, MKM, MARS, Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi, dan Dirut PT Jasaraharja Putera.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa kecelakaan tersebut. “Kami dari Jasa Raharja menyampaikan turut berduka atas kecelakaan yang terjadi. Sejak awal kejadian, kami telah berkoordinasi untuk memastikan bahwa negara hadir memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh korban, baik meninggal dunia maupun luka-luka, dijamin oleh Jasa Raharja sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. “Oleh karena itu, kami memastikan seluruh korban mendapatkan jaminan perlindungan dasar. Untuk korban meninggal dunia, santunan akan kami serahkan secepat mungkin. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk keluarga korban, agar proses dapat berjalan cepat dan tepat,” jelasnya.

Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan (guarantee letter) kepada delapan rumah sakit yang menangani korban. “Kami terus memonitor perkembangan di lapangan karena masih dimungkinkan adanya tambahan korban yang dirujuk ke rumah sakit lainnya,” tambah Awaluddin.

Hingga saat ini, data sementara mencatat paling tidak 7 korban meninggal dunia serta 79 korban luka-luka yang masih dalam penanganan di berbagai rumah sakit. Jasa Raharja secara aktif terus melakukan monitoring terhadap perkembangan kondisi korban, sekaligus memastikan proses administrasi santunan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Untuk korban meninggal dunia, santunan dasar yang diserahkan sebesar Rp50 juta sesuai ketentuan. Selain itu, melalui anak perusahaan Jasaraharja Putera yang bekerja sama dengan PT KAI, akan diberikan santunan tambahan sebesar Rp40 juta. 

Sementara itu, untuk korban luka-luka, Jasa Raharja menjamin biaya perawatan di rumah sakit hingga maksimal Rp20 juta sesuai ketentuan. Adapun Jasaraharja Putera juga memberikan tambahan jaminan hingga Rp30 juta.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan sinergi seluruh instansi yang telah membantu percepatan penanganan korban. Prinsip kami, tidak boleh ada korban yang tertunda penanganannya,” tutup Awaluddin. 

Jakarta, 27 April 2026 – Jasa Raharja memastikan seluruh korban kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin malam (27/4), mendapatkan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 1964 dalam memberikan perlindungan dasar bagi penumpang, Jasa Raharja bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian. 

Peristiwa tersebut melibatkan kereta api commuter line yang sedang berhenti di lintasan dan kereta api jarak jauh yang datang dari arah belakang. Sejak menerima laporan, petugas Jasa Raharja langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian, PT KAI, serta rumah sakit tempat korban dirawat. Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis dengan jaminan biaya perawatan, serta proses pendataan berjalan secara akurat.

Petugas Jasa Raharja juga langsung turun ke lokasi kejadian dan fasilitas kesehatan guna melakukan pendataan serta mempercepat proses penjaminan. Kehadiran petugas di lapangan merupakan bagian dari komitmen negara untuk hadir dalam setiap musibah yang dialami masyarakat.

Direktur Utama Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa Jasa Raharja memastikan seluruh hak korban terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. “Jasa Raharja hadir untuk memastikan setiap korban kecelakaan mendapatkan perlindungan dasar secara cepat dan tepat. Kami telah menginstruksikan jajaran untuk segera melakukan pendataan dan menjamin korban yang dirawat di rumah sakit, serta memastikan seluruh korban memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai pihak akan terus diperkuat guna memastikan penanganan korban berjalan optimal dan humanis.

Melalui kolaborasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam rangka perlindungan dasar bagi masyarakat. 

Jakarta, 24 April 2026 – Upaya memperkuat keselamatan transportasi nasional terus digencarkan melalui kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, Jasa Raharja hari ini (24/4) menggelar pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta, dihadiri oleh Direktur Utama Muhammad Awaluddin beserta jajaran, serta Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetomo dan Sekretaris Jenderal Kurnia Lesani Adnan. Pertemuan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

Sebagai BUMN yang menjadi bagian dari Danantara Indonesia, Jasa Raharja terus mendorong kolaborasi dengan stakeholder keselamatan transportasi untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan langkah bersama antara Jasa Raharja dan DPP Organda melalui penguatan integrasi data transportasi, peningkatan program keselamatan, serta pembentukan forum kolaboratif yang dapat direplikasi hingga ke daerah.

Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi yang lebih aman, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan luas.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa kolaborasi ini difokuskan pada tiga program utama yang akan menjadi prioritas bersama.

“Kami melihat ada tiga program utama yang bisa kita dorong bersama dengan DPP Organda. Pertama, integrasi data transportasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga kebutuhan masyarakat dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Kedua, penguatan program keselamatan transportasi melalui kolaborasi nyata di lapangan untuk menekan angka kecelakaan sekaligus menurunkan tingkat fatalitas. Ketiga, pembentukan forum kolaborasi yang tidak hanya berjalan di tingkat nasional, tetapi juga dapat direplikasi di daerah bersama jaringan DPP Organda dan kantor wilayah Jasa Raharja di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan peran Jasa Raharja berjalan optimal dalam menghadirkan pelayanan prima dan memastikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Perusahaan juga terus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data, sekaligus mengedepankan prinsip melayani sepenuh hati dalam setiap proses pelayanan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetomo menyambut baik sinergi yang dibangun bersama Jasa Raharja. “Kami mengapresiasi diskusi yang terbuka dan terarah ini. Fokus kami bersama ada pada tiga hal utama, yaitu kolaborasi, keselamatan, dan pendataan. Melalui kerja sama ini, kami berharap pembinaan dan edukasi keselamatan bagi anggota Organda serta masyarakat dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kolaborasi antara Jasa Raharja dan DPP Organda juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem transportasi nasional yang lebih terintegrasi. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk operator transportasi dan instansi terkait, program-program yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada peningkatan keselamatan, tetapi juga pada efisiensi dan kualitas layanan transportasi secara keseluruhan.

Jasa Raharja berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat luas. Upaya ini tidak hanya mempertegas peran perusahaan dalam menghadirkan perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan kontribusi terhadap keselamatan dan kesejahteraan publik.

Semarang, 23 April 2026 — Jasa Raharja turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi (Anev) Operasi Ketupat 2026 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (23/4). Kehadiran Jasa Raharja dalam rakor ini menegaskan komitmen perusahaan sebagai bagian dari BUMN yang tergabung dalam ekosistem Danantara Indonesia untuk terus memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam perlindungan terhadap masyarakat pengguna transportasi umum selama periode arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 sekaligus merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran Operasi Ketupat dan Angkutan Lebaran ke depan. Kehadiran Jasa Raharja menjadi wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.

Rakor dibuka oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. dan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Utama ASDP Heru Widodo, serta Direktur Pelindo Achmad Muchtasyar. Kehadiran seluruh stakeholder keselamatan transportasi ini merupakan wujud nyata negara hadir dalam memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan masyarakat selama periode mobilitas Idulfitri 2026.

Dalam sambutan pembukaannya, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menekankan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat 2026 tidak hanya diukur dari kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga dari tingkat keselamatan pengguna jalan. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas lalu lintas selama periode arus mudik dan balik, termasuk optimalisasi rekayasa lalu lintas, kesiapsiagaan personel, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran.

“Kementerian Perhubungan bersama seluruh stakeholder telah menyampaikan berbagai analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat dan Angkutan Lebaran tahun ini. Harapannya, ke depan penyelenggaraan transportasi Lebaran dapat semakin baik, karena ekspektasi masyarakat terhadap negara terus meningkat. Inovasi harus terus dihadirkan agar masyarakat dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan,” ujarnya.

Dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Operasi Ketupat melalui berbagai langkah strategis. Mulai dari koordinasi intensif dengan kepolisian dan instansi terkait, hingga kesiapsiagaan petugas di lapangan dalam memastikan proses penanganan korban kecelakaan berjalan cepat dan tepat sebagai bagian dari komitmen hadir melayani sepenuh hati.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa Rakor Anev ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh atas pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Jasa Raharja berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam percepatan penyerahan santunan dan optimalisasi koordinasi di lapangan, sehingga kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem transportasi yang berkeselamatan. Melalui dukungan teknologi, penguatan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Keikutsertaan dalam Rakor Anev Operasi Ketupat 2026 memperkuat peran Jasa Raharja dalam mendukung sistem transportasi nasional yang aman dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Ke depan, Jasa Raharja akan terus memperkuat perannya sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja yang andal sekaligus salah satu stakeholder dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. 

Semarang, 22 April 2026 — Jasa Raharja terus melayani dengan sepenuh hati dengan memastikan perlindungan optimal bagi masyarakat pengguna transportasi umum, termasuk melalui penguatan kolaborasi dengan komunitas ojek online (ojol) di berbagai daerah. Komitmen ini ditunjukkan melalui kehadiran Jasa Raharja dalam forum silaturahmi yang melibatkan perwakilan pengemudi ojol dari 12 Polda, yang berlangsung di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tahun Anggaran 2026 di Semarang pada hari ini (22/4).

Pada forum silaturahmi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum ini, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin turut hadir bersama Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol. Prianto, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, serta Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin.

Sebagai BUMN yang menjadi bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, Jasa Raharja terus menghadirkan pelayanan prima melalui berbagai upaya kolaboratif, termasuk dalam membangun budaya tertib berlalu lintas masyarakat. Melalui forum ini, Jasa Raharja mendorong peran aktif seluruh stakeholder, termasuk komunitas ojol sebagai mitra dalam menciptakan sistem keselamatan transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan pentingnya pembentukan wadah kolaboratif bagi para pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kehadiran asosiasi ojol berskala nasional diharapkan dapat menjadi mitra dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan.

“Kami mendorong terbentuknya asosiasi ojol nusantara sebagai wadah komunikasi, edukasi, dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dinilai sejalan dengan berbagai kolaborasi yang telah dijalankan di sejumlah wilayah. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi keselamatan transportasi tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.

“Jasa Raharja mengapresiasi inisiatif ini karena seperti gayung bersambut dengan kolaborasi yang sebelumnya telah terbangun di beberapa Polda. Forum ini memperkuat bahwa sinergi keselamatan transportasi bukan hanya konsep di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kolaborasi nyata di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Awaluddin menjelaskan bahwa Jasa Raharja telah menyiapkan sejumlah program yang akan disinergikan bersama Korlantas Polri, salah satunya terkait penanggulangan gawat darurat pada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Program ini bertujuan untuk menekan tingkat fatalitas korban melalui respons cepat pada fase krusial pascakecelakaan. Kolaborasi ini juga difasilitasi dengan sistem digital, yaitu platform digital JRku yang dapat diunduh dan diinstal oleh para pengemudi ojol.

“Melalui platform JRku, para pengemudi ojol dapat menjadi bagian dari ekosistem keselamatan dengan melaporkan kejadian kecelakaan secara cepat. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan dalam golden period dan menurunkan tingkat fatalitas korban,” tambah Awaluddin.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, Jasa Raharja terus memperkuat pelayanan publik melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk bersama komunitas pengemudi ojol, dalam mendukung percepatan penanganan kecelakaan serta optimalisasi manfaat asuransi kecelakaan Jasa Raharja. Upaya ini menjadi wujud pelayanan prima sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dalam membangun ekosistem keselamatan transportasi yang lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Semarang, 22 April 2026 – Upaya mempercepat transformasi digital layanan Samsat kian diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tahun Anggaran 2026 di Semarang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada hari ini (22/4). Dalam forum nasional ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dengan semangat melayani sepenuh hati, sekaligus menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang semakin modern dan responsif.

Rakor ini mengusung tema Penguatan Sinergi Pembina Samsat Melalui Transformasi Digital Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan dihadiri oleh perwakilan dari tiga pilar Samsat, yaitu Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Jasa Raharja, dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dibuka oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., serta dihadiri oleh Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Rakor juga diikuti oleh seluruh Tim Pembina Samsat (TPS) Provinsi yang terdiri dari Dirlantas Polda, Kepala Bapenda, serta Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja di seluruh Indonesia.

Saat membuka acara, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menekankan pentingnya menjaga sinergi tiga pilar Samsat serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Ia menyampaikan, “Transformasi pelayanan publik harus terus didorong. Jangan sampai masyarakat yang mau bayar pajak mengalami kesulitan. Sinergi tiga pilar harus dijaga agar tidak terjadi konflik.”

Agus juga menegaskan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan, sekaligus mendorong kesiapan sumber daya manusia yang mampu mendukung implementasi teknologi di lingkungan Samsat.

Sebagai bagian dari BUMN yang tergabung dalam ekosistem Danantara Indonesia, Jasa Raharja terus mendorong inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas layanan ke depan. Untuk itu, Jasa Raharja menginisiasi tiga poin penting, yaitu integrasi data, perubahan pola layanan menjadi proaktif, serta menghadirkan layanan yang tanpa hambatan bagi masyarakat.

“Bagaimana menyatukan data dan mengintegrasikan data sehingga menjadi satu kesatuan, menjadi integrasi aksi. Kemudian, bagaimana pola-pola yang sebelumnya masih bersifat reaktif dan juga pasif, berubah menjadi proaktif. Serta layanan-layanan yang memang seamless, mudah, presisi, cepat, dan juga murah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Awaluddin menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan Samsat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam sambutannya turut menekankan pentingnya inovasi layanan yang murah, mudah, dan cepat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Berbagai terobosan seperti Samsat keliling, Samsat malam, hingga layanan jemput bola dinilai menjadi strategi efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Selanjutnya di acara tersebut, dilakukan penandatanganan Komitmen dan Program Kerja Pembina Samsat Tahun 2026. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat integrasi data serta menghadirkan layanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.

Transformasi ini menjadi bukti bahwa negara hadir dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dalam melakukan administrasi kendaraan dan pembayaran pajak, sekaligus memastikan perlindungan sosial yang optimal. Sebagai salah satu dari tiga pilar Samsat, Jasa Raharja akan terus menghadirkan pelayanan prima yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Setiap April, nama R.A. Kartini kembali mengingatkan kita bahwa perjuangan perempuan tidak pernah berhenti. Ia tidak hanya berbicara tentang kesetaraan, tetapi juga tentang keberanian untuk mandiri, mengambil keputusan, dan membawa perubahan bagi kehidupan yang lebih baik. Semangat itu kini hadir dalam berbagai wajah perempuan Indonesia, termasuk mereka yang bangkit di tengah ujian hidup.

Di sinilah Jasa Raharja mengambil peran. Tidak hanya sebagai penyedia perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong pemberdayaan perempuan. Kecelakaan tidak hanya berdampaknya pada korban. Banyak perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga setelah kehilangan suami.

Data menunjukkan, korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh laki-laki usia produktif. Kondisi ini membuat perubahan drastis dalam struktur ekonomi keluarga. Perempuan sebagai pengelola rumah tangga, tiba-tiba harus berdiri sendiri, mengambil alih peran sebagai pencari nafkah. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui perlindungan dan pendampingan menjadi sangat penting.

Melalui layanan santunan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, Jasa Raharja memastikan hak ahli waris terpenuhi. Namun, langkah tersebut tidak berhenti di sana. Perusahaan juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan untuk mendorong kemandirian ekonomi, khususnya bagi para perempuan yang menjadi ahli waris korban kecelakaan.

Salah satu upaya nyata dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pemberdayaan Ekonomi untuk Keluarga Ahli Waris Berdaya dan Terampil (JR Pelita), serta dukungan terhadap UMKM, yang mendorong perempuan untuk mengembangkan usaha mandiri. Program ini tidak hanya memberikan dukungan modal, tetapi juga pembinaan, pelatihan, hingga pendampingan agar para perempuan mampu bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Lebih dari itu, perempuan juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya keselamatan sejak dari rumah. Edukasi tentang tertib berlalu lintas sejatinya berawal dari keluarga, di mana ibu menjadi sosok pertama yang menanamkan nilai disiplin, kehati-hatian, dan kepedulian terhadap keselamatan.  

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menyampaikan bahwa semangat Kartini masih sangat relevan dalam konteks perempuan masa kini. “Menjadi wanita masa kini adalah tentang memiliki keberanian untuk berdiri tegak menentukan pilihan dan menjadi mandiri atas setiap jalan hidup yang kita pilih.

Kemandirian bukan hanya soal pembuktian diri, tapi tentang percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Semangat inilah yang dahulu diperjuangkan oleh Ibu Kartini,” ujarnya.

Menurutnya, semangat tersebut kini hidup dalam keseharian perempuan Indonesia dan telah menjelma menjadi energi luar biasa di tangan perempuan-perempuan hebat Indonesia. “Kartini masa kini ada pada mereka yang melangkah tangguh, mandiri, dan mereka yang menggerakkan roda ekonomi, hingga mereka yang dengan penuh kasih merawat cinta dan harapan dari dalam rumah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya,” ungkap Dewi.

Melalui berbagai inisiatif perlindungan dan pemberdayaan, Jasa Raharja berupaya memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan untuk bangkit dan berkembang. Semangat Kartini hari ini bukan hanya tentang emansipasi, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah dengan perlindungan, dukungan, dan harapan yang nyata 

Jakarta, 17 April 2026 — Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, Jasa Raharja ikut berpartisipasi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026. Forum bertema ‘Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’ ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si menekankan pentingnya komitmen bersama dari semua pihak untuk bisa mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber yang belum dioptimalkan, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi agar kinerja semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, kehadiran berbagai pihak dalam rakor ini mencerminkan komitmen bersama bahwa negara hadir dalam memastikan tata kelola pendapatan daerah berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan.

Pada acara ini, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin  didampingi oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi hadir sebagai narasumber untuk memaparkan peran perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui penguatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Awaluddin menyampaikan bahwa Jasa Raharja berperan sebagai enabler dalam mendorong peningkatan kepatuhan melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi. “Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga kemudahan dan kepercayaan. “Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kewajiban, tetapi oleh bagaimana sistem yang kita bangun mampu menghadirkan kemudahan, keterhubungan, dan kepercayaan secara berkelanjutan,” ujarnya, merujuk kepada strategi yang dipaparkan dalam forum tersebut .

Melalui peran tersebut, Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data dan meningkatkan efektivitas pemungutan. Upaya ini sejalan dengan semangat transformasi digital yang didorong oleh pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesia dalam memperkuat tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima.

Selain itu, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja, perusahaan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati.

Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

MAKASSAR – Pendekatan keselamatan transportasi perlu bergeser dari yang semula responsif menjadi preventif berbasis data guna menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur Penta Helix di Makassar, Senin (13/04/2026).

Diskusi yang digelar di Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPTD Kelas II Prov. Sulsel, BBPJN Sulsel, Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, DPD Organda Sulsel, PT Makassar Metro Network, RSUP Wahidin Sudirohusodo, RSUP Makassar, komunitas ojek online, serta akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Bosowa, Universitas Fajar dan Universitas Handayani. Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara terpadu di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam paparannya, Awaluddin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat sebesar 11,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas juga meningkat sekitar 8% menjadi lebih dari 2.000 kasus. 

Secara nasional, data IRSMS Korlantas Polri mencatat lebih dari 151.000 kejadian kecelakaan dengan lebih dari 217.000 korban per tahun, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya.

Ia menegaskan bahwa peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penyaluran santunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan titik rawan kecelakaan (blackspot), edukasi tersegmentasi, serta peningkatan kapasitas respons pertama di lapangan.

“Kecelakaan bukan persoalan kehilangan nyawa semata. Sebagian besar yang mengalami kecelakaan adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga ada perubahan tatanan sosial-ekonomi yang berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Pendekatan saat ini masih sangat dominan pada penanganan, sementara pola kecelakaan terus berulang. Kami ingin mendorong pergeseran dari responsif menjadi preventif melalui kerja sistem yang terintegrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Pria Budi, menyampaikan bahwa meskipun jumlah kecelakaan meningkat 8%, angka fatalitas korban meninggal dunia justru berhasil ditekan sebesar 24%, dari 234 orang pada Triwulan I 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama tahun 2026.Dari data tersebut, sebanyak 74% kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal, dengan 78% kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Kecelakaan paling banyak terjadi pada pukul 15.00–18.00 WITA, umumnya pada kondisi cuaca cerah dan jalan yang baik.

Polda Sulawesi Selatan juga telah memetakan titik rawan kecelakaan di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di Makassar, Maros, Barru, dan Pangkep. Selain itu, penegakan hukum didukung oleh 89 unit ETLE yang terdiri dari 14 unit statis dan 74 unit handheld. 

“Banyak nyawa yang hilang bukan karena kecelakaan itu sendiri, tetapi karena terlambatnya penanganan awal. Keselamatan tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga pada kualitas penanganan pada saat dan sesaat setelah kecelakaan terjadi. Semakin cepat penanganan dalam golden  period, semakin besar peluang korban untuk bertahan hidup,” tegasnya.

Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain penguatan edukasi interaktif keselamatan berkendara di titik rawan kecelakaan, perluasan program E-PELANTAS ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta integrasi SIM-RS dengan platform JR Care untuk mempercepat penerbitan Guarantee Letter (GL) bagi korban kecelakaan.

Selain itu, diusulkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder, guna menekan fatalitas korban pada masa penanganan awal.

Dari sisi infrastruktur, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.000 km pada periode 2025–2027. Sementara Dinas Perhubungan berkomitmen menambah koridor angkutan umum dari dua menjadi tiga koridor.

Jasa Raharja menilai forum kolaboratif seperti ini penting untuk membangun peta jalan keselamatan transportasi berbasis data dan kondisi lokal. Permasalahan keselamatan lalu lintas dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.